Jakarta-Genap satu tahun sudah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berjalan sejak pelantikan pada 20 Oktober 2024. Dalam periode ini, berbagai program prioritas mulai digulirkan, menandai komitmen Kabinet Indonesia Maju Jilid II untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah menekankan pendekatan langsung ke masyarakat melalui program-program yang menyentuh kebutuhan dasar seperti gizi, pendidikan, dan kesehatan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan utama dalam satu tahun
pemerintahan Prabowo-Gibran karena dampaknya yang luas dan beragam. MBG
diapresiasi karena berhasil meningkatkan akses gizi anak-anak sekolah dan
balita di beberapa daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan
melibatkan UMKM lokal. Namun di sisi lain, banyak kritikan terkait kualitas
makanan, ketimpangan distribusi dan
transparansi dalam penganggaran APBN. Demonstrasi mahasiswa menjadi bukti bahwa
meski program ini populer, namun tantangan keberlanjutan dan pengawasan tetap
menjadi perhatian serius.
Pemerintahan Prabowo-Gibran berhasil mencatat sejumlah prestasi yang
signifikan. Angka kemiskinan nasional berhasil ditekan hingga mencapai 8,47
persen, menjadi yang terendah sepanjang sejarah Indonesia. Sementara itu,
tingkat pengangguran turun drastis ke 4,76 persen, pencapaian terbaik dalam
tiga dekade terakhir. Di sektor pertanian, produksi padi mengalami lonjakan
sebesar 12,62 persen, mendekati ambisi pemerintah untuk mencapai swasembada
pangan. Sebagai bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi rakyat, pemerintah
juga memperkenalkan Koperasi Desa Merah Putih yang berfungsi sebagai motor
penggerak ekonomi lokal dan wadah kolaborasi antar pelaku usaha desa.
Demonstrasi mahasiswa menjadi bukti bahwa meski program ini populer, namun tantangan
keberlanjutan dan pengawasan tetap menjadi perhatian serius.
BEM UI, misalnya, menggelar demonstrasi bertajuk “Kritik 1 Tahun Pemerintahan
Prabowo-Gibran” di Jakarta, menyoroti berbagai janji kampanye yang dinilai
belum terpenuhi, termasuk transparansi anggaran dan penegakan hukum.
Penegakan hukum termasuk yang menjadi menjadi
perhatian dalam satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Pada bidang ini menunjukkan
komitmen nyata melalui penyerahan aset rampasan negara senilai Rp7 triliun
kepada PT Timah Tbk, hasil dari praktik tambang ilegal di Bangka Belitung.
Prosesi penyerahan yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ini
menjadi simbol kuat upaya pemerintah dalam memulihkan kerugian negara dan
memperbaiki tata kelola sumber daya alam. Kolaborasi antara Kejaksaan Agung,
Kementerian Keuangan, dan Kemenko Polhukam memperkuat langkah hukum ini,
sekaligus menegaskan bahwa pelanggaran terhadap lingkungan dan korupsi akan
ditindak tegas demi kepentingan rakyat dan keberlanjutan ekonomi nasional.
Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran
menunjukkan kombinasi antara semangat reformasi dan tantangan implementasi.
Meski sejumlah program telah berjalan dan mencatat capaian, kritik dari publik
menjadi pengingat bahwa pemerintahan harus terus berbenah dan mendengarkan
aspirasi rakyat. Tahun kedua akan menjadi penentu apakah visi besar mereka
mampu diwujudkan secara menyeluruh dan berkelanjutan. (MNW)
