Riau - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau, Abdul Wahid, pada Senin, 3 November 2025. Penangkapan ini dilakukan di wilayah Provinsi Riau dan melibatkan sembilan orang lainnya yang turut diamankan bersama sang gubernur. KPK menyatakan bahwa seluruh pihak yang ditangkap masih berstatus sebagai terperiksa.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa Abdul Wahid termasuk dalam daftar pihak yang diamankan dalam OTT tersebut. Meski demikian, KPK belum memberikan keterangan rinci mengenai kasus dugaan korupsi yang menjerat Abdul Wahid. Proses pemeriksaan masih berlangsung dan penyidik KPK masih berada di lapangan untuk mengumpulkan bukti-bukti pendukung.
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para terperiksa, termasuk Abdul Wahid. Jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka status mereka dapat ditingkatkan menjadi tersangka. OTT ini menambah daftar panjang kepala daerah yang terjerat kasus korupsi di Indonesia, menandakan masih lemahnya pengawasan dan integritas di tingkat pemerintahan daerah.
Masyarakat Riau menyambut kabar OTT ini dengan beragam reaksi. Sebagian pihak menyatakan keprihatinan atas dugaan korupsi yang melibatkan pemimpin daerah, sementara lainnya berharap agar proses hukum berjalan transparan dan adil. Aktivis antikorupsi juga mendesak agar KPK segera mengungkap motif dan aliran dana dalam kasus ini.
Hingga berita ini diturunkan, KPK belum menggelar konferensi pers resmi terkait OTT Abdul Wahid. Publik menantikan penjelasan lebih lanjut mengenai dugaan korupsi yang terjadi, termasuk sektor atau proyek yang menjadi objek penyelidikan. KPK diharapkan dapat menuntaskan kasus ini dengan tegas demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. (MNW)
